Banjarmasin, Bawaslu Kalsel - Dalam Bawaslu Campus Connect yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Anggota Bawaslu RI Puadi menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengawasan pemilu mendatang. Menurutnya, upaya tersebut diperkuat melalui kolaborasi Bawaslu dan perguruan tinggi yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi digital. Jumat, (7/8/2026).

Banjarmasin, Bawaslu Kalsel - Bawaslu Kalsel menerima penyerahan hibah gedung kantor baru Bawaslu Kabupaten Balangan dari Pemerintah Kabupaten Balangan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), di Kantor Sekretariat Bawaslu Kalsel. Kamis (23/7/2026),

Hulu Sungai Tengha, Bawaslu Kalsel - Bawaslu RI bersama Komisi II DPR RI menguatkan komitmen membangun pengawasan partisipatif melalui kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sabtu (18/7/2026).

Banjarmasin, Bawaslu Kalsel - Menjelang masa penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2026 Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran pengawas tingkat kabupaten/kota mengambil langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan informasinya. Upaya penguatan ini difokuskan pada percepatan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) secara akurat serta optimalisasi kecepatan respons layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh daerah, sebagai komitmen nyata untuk memastikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat dan mencapai predikat lembaga "Informatif". Selasa,(14/07/2026)

Banjarmasin, Bawaslu Kalsel– Upaya memperkuat penanganan politik uang melalui kodifikasi hukum pemilu menjadi salah satu gagasan yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Independensi Penyelenggara dan Reformasi Sistem Pemilu Menuju 2029 yang Akuntabel" di Laboratorium Ilmu Pemerintahan Lantai 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kamis. Dalam forum tersebut, peserta menilai penyatuan berbagai regulasi kepemiluan ke dalam satu kerangka hukum yang harmonis dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan praktik politik uang menjelang Pemilu 2029. Rabu(09/07/2026)