Pasang Surut Sengketa Informasi Pemilu
|
Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Bawaslu sebagai Badan Publik berkewajiban menyerahkan Laporan Pelayanan Informasi Publik. Sekaligus melakukan best practice terkait hukum beracara sengketa informasi, Bawaslu Kalsel menggandeng Kordiv yang membidangi Data dan Informasi Bawaslu dari 13 Kabupaten / Kota se-Kalsel untuk bertandang ke Kantor Komisi Informasi Kalsel. Banjarbaru (24/03/2022)
Kesempatan ini merupakan kali kedua Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kalsel; Nurkholis Majid menggandeng jajarannya menyampaikan Performa Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalsel selama satu tahun.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.15.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.15.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_testimonial author="Nurkholis Majid" job_title="Kordiv Hukum, Humas dan Datin" company_name="Bawaslu Kalsel" portrait_url="/sites/prov_kalsel/files/uploads/2022/03/IMG_0360-rotated-e1648430917830.jpg" _builder_version="4.15.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]“Ini merupakan komitmen bawaslu kalsel dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik.â€
[/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.15" custom_padding="0|0px|0|0px|false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.15" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.15.1" text_font="||||||||" text_text_color="#000000" text_line_height="2em" locked="off" global_colors_info="{}"]Attention terhadap pelayanan informasi publik telah menjadi komitmen Bawaslu untuk mewujudkan Lembaga yang terbuka, dan terpercaya. Apalagi diera banjir informasi yang tentu banyak informasi yang bisa diakses oleh publik melalui internet. Bawaslu Kalsel pun menyediakan akses informasi baik secara offline atau datang langsung ke kantor Bawaslu dan akses online yang setidaknya saat ini telah 3700 kali diakses oleh publik, terang pria yang akrab disapa NKM.
Ada 4 kategori informasi yang telah dikelompokkan oleh Bawaslu, yakni;
- Informasi yang diumumkan secara berkala;
- Informasi yang wajib diumumkan serta merta;
- Informasi yang tersedia setiap saat;
- Informasi yang dikecualikan.
Menurut Ketua Komisi Informasi Kalsel; Tamliha Harun, ada efek hukum yang timbul ketika penyelenggaraan pelayanan informasi dilaksanakan. Karena menjadi wajib bagi badan publik untuk membuka informasi yang sifatnya terbuka dan menutup informasi yang sifatnya dikecualikan.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.15.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.15.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_testimonial author="Tamliha Harun" job_title="Ketua" company_name="Komisi Informasi Kalsel" portrait_url="/sites/prov_kalsel/files/uploads/2022/03/IMG_0362-rotated-e1648431246299.jpg" _builder_version="4.15.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]“setiap pemohon yang ingin meminta informasi harus menyebutkan alasan atau tujuan penggunaan informasi yang dimiliki oleh setiap badan publik. Karena pada Pasal 17 Undang – Undang 14 Tahun 2008 ada 10 aspek informasi yang dikecualikan, dan penting diperhatikan oleh setiap Badan Publik karena membuka informasi yang dikecualikan juga memiliki sanksi pidana umum.†Tegas Tamliha yang juga pernah terjun menjadi penyelenggara pemilu selama dua periode
[/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.15" custom_padding="0|0px|0|0px|false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.15" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.15.1" text_font="||||||||" text_text_color="#000000" text_line_height="2em" locked="off" global_colors_info="{}"]Dia juga menjelaskan, adanya potensi sengketa informasi Pemilu/Pemilihan yang mungkin timbul antara Badan Publik dengan Perorangan, Kelompok Orang atau Badan Publik lainnya. Dimana proses penyelesaiannya berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu/Pemilihan.
Dia juga menuturkan, ada pemberlakuan pasang surut antara Sengketa Informasi pada umumnya dengan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu/Pemiliha. Apabila sengketa informasi pada umumnya, total waktu lebih lama dari proses penyelesaian sengketa informasi pemilu. Sedangkan sengketa informasi pemilu/pemilihan hanya berlaku saat tahapan berlangsung.
“Misalnya untuk sengketa informasi pemilu/pemilihan, pemberitahuan kelengkapan dokumen 2 hari kerja, begitu diregister Majelis dapat melakukan mediasi 6 hari kerja, bila gagal lanjut ke adjudikasi 2 hari kerja. Sangat jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa informasi generalis, untuk mediasi 12 hari kerja dan adjudikasi sampai 100 hari kerja.†jelas Tamliha
“Tentu kita semua tidak menghendaki adanya sengketa informasi. Karena pada prinsipnya semua informasi badan publik adalah terbuka namun sedikit saja yang sifatnya dikecualikan.†Tutup Tamliha
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.15" custom_padding="0|0px|30px|0px|false|false" animation_style="fade" animation_duration="1500ms" animation_delay="100ms" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.15" custom_padding="23px|0px|0|0px|false|false" locked="off" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.15" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_divider color="rgba(0,0,0,0.75)" _builder_version="4.15" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_5,1_5,1_5,1_5,1_5" _builder_version="4.15" custom_padding="0|0px|0|0px|false|false" locked="off" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_5" _builder_version="4.15" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_5" _builder_version="4.15" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_5" _builder_version="4.15" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_5" _builder_version="4.15" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_5" _builder_version="4.15" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_blurb title="Foto" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="rgba(0,0,0,0.6)" icon_placement="left" image_icon_width="26px" _builder_version="4.15.1" header_level="h1" header_font="|700||||on|||" header_font_size="11px" body_font="||||||||" body_font_size="10px" body_line_height="0.1em" icon_font_size="26px" locked="off" global_colors_info="{}"]Avis/Humas Bawaslu Tala
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
