Diseminasi Hukum Edisi 3 : Bawaslu Kalsel Soroti Tantangan Pengawasan di Era AI

Kota Banjarmasin, Bawaslu Kalsel - Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) membawa tantangan baru dalam pengawasan Pemilu, terutama melalui penyebaran disinformasi dan deepfake politik,khususnya pada masa kampanye pemilu. Hal tersebut terungkap dalam Webinar Diseminasi Hukum Pemilu Edisi 3 secara daring yang diselenggarakan Bawaslu Kalsel, diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Rabu, (04/11/2026).

Anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono, yang bertindak sebagai panelis menyoroti potensi penyalahgunaan AI dalam kampanye melalui media sosial. Menurutnya, teknologi AI dapat menjadi alat produksi konten kampanye, tetapi penggunaannya harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

 “Konten yang dihasilkan melalui penggunaan AI, apabila disalahgunakan, berpotensi menjadi pelanggaran Pemilu, terutama jika mengandung hoaks, hasutan, ujaran kebencian, maupun fitnah melalui manipulasi digital atau deepfake",  jelas Thessa.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono mengharapkan, diskusi ini membangun kultur positif dan menghasilkan pemikiran yang bermanfaat dalam memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu pada pengawasan Pemilu mendatang.

" Materi yang disampaikan dapat menjadi pemantik dialektika untuk memperluas pemahaman jajaran pengawas terhadap persoalan digital dalam kepemiluan", tegas Aries.

Webinar Diseminasi Hukum Pemilu Edisi 3 yang digelar Bawaslu Kalsel kali ini mengangkat tema “Penegakan Hukum Kampanye Pemilu Berbasis Digital di Era Kecerdasan Artifisial: Tantangan Pengawasan terhadap Disinformasi dan Deepfake Politik”. Kegiatan ini menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Taupik Rahman sebagai narasumber. 

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kalsel mendorong pengawasan kampanye digital yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, ruang digital dapat tetap menjadi sarana penyampaian informasi politik yang sehat dan mendukung Pemilu yang berintegritas.