Webinar Diseminasi Hukum Edisi 2: Bawaslu Kalsel Perkuat Pengawasan Pencalonan Legislatif

Kota Banjarmasin, Bawaslu Kalsel - Bawaslu Kalsel kembali melakukan kegiatan webinar diseminasi hukum secara daring yang diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Di webinar edisi 2 kali ini, mengangkat tema "Analisis Yuridis Persyaratan Pendidikan Minimal Bagi Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". Rabu, (28/10/2026).

Anggota Bawaslu Kalsel Muhammad Radini yang menjadi panelis dalam webinar tersebut menjelaskan ,ketentuan mengenai batas minimum pendidikan merupakan bagian dari open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

" Persyaratan minimum pendidikan bagi calon legislatif penting untuk memastikan adanya standar yang jelas dalam pencalonan. Selain itu, ketentuan ini menjadi landasan bagi Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” jelas Radini.

Di webinar edisi ke 2 tersebut , bertindak selaku narasumber yakni anggota Bawaslu Kabupaten Banjar Ramliannoor yang mengkaji 

aspek hukum terkait persyaratan pendidikan minimal bagi calon anggota legislatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kajian tersebut menjadi ruang diskusi untuk memperdalam pemahaman jajaran pengawas pemilu mengenai dasar hukum, interpretasi regulasi, serta implikasinya terhadap pelaksanaan pengawasan pencalonan anggota legislatif.