PAMALI CURANG : Ruang Dialog Inklusif Bawaslu Kalsel

Banjarmasin, Bawaslu Kalsel - Upaya perkuat pengawasan partisipatif jelang Pemilu 2029, Bawaslu Kalsel memulai program “PAMALI CURANG” (Pengawasan Aktif MAsyarakat meLawanI KeCURANGan). Digelar di Pojok Pengawasan kantor Bawaslu Kalsel, program ini menjadi ruang edukasi sekaligus dialog inklusif /terbuka kepada masyarakat. Senin,(9/2/2026)

Diskusi perdana program PAMALI CURANG mengangkat tema “Peran Mahasiswa dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu”, diikuti oleh mahasiswa dari sejumlah kampus di Kalsel. Kegiatan ini menghadirkan Anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono sebagai narasumber, didampingi Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Kalsel, H. Supriyanto Noor.

Anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono menjelaskan, persiapan menghadapi Pemilu 2029 harus dimulai sejak sekarang, terutama melalui penguatan pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran pemilu.

“ Pencegahan harus dimulai lebih awal, dan mahasiswa memiliki peran strategis sebagai pengawas partisipatif, dengan pengetahuan, daya kritis, dan idealisme yang dimiliki, mahasiswa diharapkan mampu menjadi mitra Bawaslu dalam mencegah potensi pelanggaran pemilu", jelas Thessa.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Kalsel, H. Supriyanto Noor menyampaikan, PAMALI CURANG dirancang sebagai program berkelanjutan yang mendekatkan Bawaslu dengan masyarakat.

“ Program PAMALI CURANG adalah ruang dialog terbuka. Bawaslu ingin membangun pengawasan partisipatif yang inklusif. Keterlibatan mahasiswa diharapkan mampu memperluas jangkauan pengawasan serta memperkuat budaya demokrasi yang berintegritas di Kalimantan Selatan", ujar H. Supriyanto .

Diskusi PAMALI CURANG yang digelar Bawaslu Kalsel sendiri berlangsung hangat dan interaktif, serta menjadi ruang dialog yang efektif bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan dan gagasan terkait pengawasan partisipatif pemilu.

Program PAMALI CURANG menjadi salah satu langkah strategis Bawaslu Kalsel dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat , sekaligus menyiapkan fondasi pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029 yang demokratis dan berkeadilan.