Urai Kendala Teknis Pemenuhan TIK, Masih Ada Blank Spot di Kalsel

(ketiga kiri) Tim Pusdatin Bawaslu RI; Astri (tengah: baju sasirangan hitam) Anggota Bawaslu Kalsel; M. Radini saat melakukan monitoring di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjar, Kamis(12/10/2023)/Foto: Nisa

Banjar, Bawaslu Kalsel - Monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengurai kendala teknis dalam pemenuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemetaan ketersediaan layanan jaringan internet Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan, Tim Pusat Data dan Informasi (pusdatin) Bawaslu RI dapatkan laporan adanya area blank spot internet di Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis(12/10/2023).

Dapat diketahui bersama, Diskominfo Kalsel merilis data melalui laman resminya di Tahun 2022 ada sebanyak 316 desa masih termasuk dalam Area Blank Spot di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sebaran sebagai berikut: Kabupaten Barito Kuala 64 desa, Kabupaten Banjar 46 desa, Kabupaten Tanah Laut 45 desa, Kabupaten Kotabaru 38 desa, Hulu Sungai Tengah 33 desa, Hulu Sungai Selatan 32 desa, Tanah Bumbu 18 desa, Balangan 16 desa, Hulu Sungai Utara sembilan desa, Tapin enam desa, Kota Banjarbaru dua desa, Tabalong tujuh desa dab Banjarmasin sudah teratasi 100 persen.

Untuk mendapatkan gambaran umum terkait kendala tersebut Tim pusdatin Bawaslu RI, bersama Bawaslu Kalsel monev Ketersediaan Layanan Jaringan Internet di Kabupaten Bajar.

Pengumpulan data terkait ketersediaan layanan internet dari Provinsi, Kabupaten hingga Kecamatan dilakukan Anggota Tim Pusdatin Bawaslu RI; Astri untuk mendukung perencanaan pengembangan aplikasi yang telah disiapkan oleh Bawaslu RI di tahun 2024.

“Aplikasi tersebut disediakan untuk menampung data pengawasan. Distribusi data dilaksanakan secara online. Data hasil monev ini akan sangat membantu dalam rangka perencanaan mitigasi resiko dilapangan.”

jelas Astri

Pada saat kunjungan di Kabupaten Banjar, data rekap realtime yang dilakukan oleh Tim Datin Bawaslu Banjar melaporkan dari 90% rekap data kecamatan, diperoleh sebanyak 12 kecamatan masih termasuk susah untuk mendapatkan sinyal internet. Mayoritas kendala terjadi karena sinyal dari provider akan hilang ketika listrik padam dan dua kecamatan yang dalam keterangannya menyebutkan adanya kelurahan yang tidak ada sinyal sama sekali.

Anggota Bawaslu Kalsel; M. Radini pun menyayangkan hal tersebut terjadi ditengah gempuran derasnya arus informasi,

"kebutuhan informasi menjadi isu strategis bagi semua institusi, pun demikian dengan Bawaslu. Dibutuhkan Treatment peningkatan kualitas infrastuktur dan SDM nya dalam pemenuhan kebutuhan informasi."

jelas Radini kepada Tim Monitoring Pusdatin Bawaslu RI