Seminar Nasional dan Lokakarya Bawaslu Kalsel , CALL FOR PAPERS : REFLEKSI & EVALUASI PENEGAKAN HUKUM PEMILU 2024

Kegiatan Seminar Nasional dan Lokakarya yang diinisiasi Bawaslu Kalsel , CALL FOR PAPERS : REFLEKSI & EVALUASI PENEGAKAN HUKUM PEMILU 2024 di Banjarmasin(11/08/2024) / Foto: Edwin

Banjarmasin, Bawaslu Kalsel - Bawaslu Kalsel menyelenggarakan Seminar Nasional dan Lokakarya bertema CALL FOR PAPERS : REFLEKSI & EVALUASI PENEGAKAN HUKUM PEMILU 2024 di Banjarmasin , (8-11 Agustus 2024).Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kalsel mendatangkan 40 penulis terpilih dari seluruh Indonesia dalam ajang lomba karya tulis serta membedah kembali literasi kepemiluan khususnya tentang evaluasi penegakan hukum pemilu di Indonesia, Minggu(11/08/2024).

Dari 224 makalah yang masuk , 40 penulis terpilih dari seluruh Indonesia didatangkan ke Kalsel dan dilokakaryakan untuk mengikuti kembali uji dan seleksi melalui serangkaian dialektika ilmiah oleh para reviewer makalah oleh tim reviewer terbaik yang kompeten di bidangnya.

Yakni Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum selaku Ketua Tim Reviewer, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H, Guru Besar UIN Antasari Banjarmasin ,Prof. Dr. Ani Cahyadi, M.Pd, Dr. Jamaludin Ghafur, S.H.,M.H (Dewan Pakar PSHK FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta , Akademi ULM
Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H dan Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D., dan Tenaga Ahli Bawaslu RI Dayanto, S.H., M.H.

Menurut Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono, kegiatan ini merupakan gebrakan dari Bawaslu Kalsel sebagai bentuk partisipasi publik kepada Bawaslu Kalsel , dituangkan melalui tulisan terkait kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia. Hal ini juga memberikan edukasi terhadap literasi kepemiluan .

" Harapannya bisa memberikan sumbangsih pemikiran , kepada pengambil kebijakan pembuat UU ketika UU Pemilu dilakukan perubahan ,bisa diambil untuk menginplementasikan ketentuan atau norma dalam UU Pemilu untuk meningkatkan kualitas Pemilu di negeri ini "

jelas Aries

Hal serupa dikatakan Anggota Bawaslu Kalsel Akhmad Mukhlis . Mukhlis mengatakan, ajang lomba karya tulis ini merupakan bentuk evaluasi dari tatanan konsep yang dapat diaplikasikan.

" Aplikasinya itu adalah ketika menjadi sebuah pemilkiran bisa menjadi hal yang dipertimbangkan bagi para pembuat kebijakan , sebagai masukan untuk mengatur regulasi dan kebijakan politik dalam kepemiluan ke depannya "

kata Mukhlis

Sementara itu dalam Seminar Nasional REFLEKSI & EVALUASI PENEGAKAN HUKUM PEMILU 2024 , Bawaslu Kalsel menghadirkan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H sebagai Keynote Speaker. Selain itu seminar juga diisi dengan narasumber tokoh nasional lainnya , yakni Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H , Hakim Mahkamah Konstitusi 2014-2019, Prof. Dr. Aswanto , .H., M.SI., DFM serta Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya , Prof. Drs. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D .

Usai menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional yang digagas Bawaslu Kalsel tersebut , Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H meminta Bawaslu Kalsel terus meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat. Menurutnya , ini merupakan bentuk edukasi dalam mendidik moralitas masyarakat yang lebih baik .

" Melibatkan semua stakeholder , mahasiswa , LSM, masyarakat banyak dalam fungsi pengawasan, supaya praktek-praktek seperti politik uang berkurang, para pemilih pun kita anjurkan, kalau menemukan politik uang, laporkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti "

tegas Jimly

Salah seorang penulis terpilih dan peserta seminar nasional Sahri dari Palembang memberikan apreasiasi tinggi kepada Bawaslu Kalsel yang dapat menyelenggarakan event berskala nasional ini . Sahri yang juga merupakan tenaga pengajar di Universitas Sriwijaya Palembang ini mengharapkan , kegiatan ini terus dapat diselenggarakan secara rutin oleh Bawaslu Kalsel karena dinilai sangat bermanfaat dan berpengaruh terhadap kebijakan politik dan memberikan warna baru bagi literasi kepemiluan di Indonesia .