Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kalsel di Tahun Politik 2024 : Provinsi Teraktif MoU Dengan Perguruan Tinggi
|
Anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono menjadi narasumber dalam Rapat Analisis dan Evaluasi Pilkada 2024 yang digelar Polda Kalsel , Banjarmasin , Senin, (23/12/2024) / Foto: Edwin
Banjarmasin, Bawaslu Kalsel - Program pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kalsel selama pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 memberikan capaian yang memuaskan. Bahkan berdasarkan data yang dirilis Bawaslu RI, Bawaslu Kalsel salah satu provinsi teraktif yang melakukan MoU Pengawasan Partisipatif dengan Perguruan Tinggi di Indonesia bersama 4 Provinsi lainnya yakni Jawa Tengah, Jawa Timur , Jawa Barat dan Gorontalo. Senin, (23/12/2024).
Selain MoU Pengawasan Partisipatif dengan Perguruan Tinggi, Bawaslu Kalsel juga menggelar sejumlah program pengawasan partisipatif lainnya selama Pemilu dan Pemilihan , diantaranya Forum Warga, Kampung Pengawasan Partisipatif dan Pencanangan Kampung Anti Politik Uang, Sistem Jaringan Pengawas Pemilu atau Si Jalu, serta Pojok Pengawasan", jelas Anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono dalam Rapat Analisis dan Evaluasi Pilkada 2024 yang digelar Polda.
Seperti diketahui, inovasi kerjasama Bawaslu Kalsel dengan Perguruan Tinggi di daerah ini selama Pemilu dan Pemilihan antara lain melalui kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif , Bawaslu Ngampus dan Bawaslu Goes To Campus, Debat Pengawasan antar mahasiswa, serta kolaborasi pembuatan konten edukasi pengawasan.
Sementara itu, untuk memperkuat pengawasan partisipatif pasca tahun politik 2024, sejumlah strategi sudah disiapkan dengan menyusun role model program pengawasan partisipatif. Selain itu bekerjasama dengan para stakeholder untuk melakukan kolaborasi kegiatan dalam rangka menjaga keberlangsungan program pengawasan .
Upaya lain adalah dengan mengembangkan ekosistem demokrasi di tingkat lokal, melalui penguatan Pemilihan demokratis di tingkat mahasiswa, pelajar, pemuda, maupun pemilihan kepala desa.
Selain itu mengembangkan pemberdayaan komunitas (forum warga, kampung pengawasan partisipatif, komunitas kader pengawas partisipatif) di masa non tahapan untuk penguatan demokrasi dan menumbuhkan kesadaran politik menjelang Pemilu tahun 2029.
