MoU Bawaslu Dengan 16 Perguruan Tinggi, Pengawasan Partisipatif Jadi Lebih Masif
|
Kegiatan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kalsel dengan 16 Perguruan Tinggi dan 2 Fakultas di Provinsi Kalimantan Selatan / Foto: Edwin
Banjarmasin, Bawaslu Kalsel - Bawaslu Kalsel terus berupaya meningkatkan pengawasan partisipatif khususnya menjelang Pilkada 2024 pada November mendatang. Melibatkan 16 Perguruan Tinggi dan 2 Fakultas di Kalimantan Selatan, Bawaslu Kalsel menandatangi MoU dan Perjanjian Kerjasama pengawasan partisipatif kepada kalangan akademisi tersebut . Banjarmasin, Rabu (8/5/2024)
Usai penandatangan MoU bersama para pimpinan Perguruan Tinggi , Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono mengharapkan , dengan adanya nota kesepahaman ini dapat menimbulkan kesadaran aktif dari masyarakat untuk mengawal proses pemilihan kepala daerah sehingga Pilkada di Kalsel semakin berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat .
" Kalangan akademisi bisa menyampaikan secara luas kepada para mahasiswanya untuk mengawal Pilkada , selanjutnya diteruskan ke masyarakat , sehingga partisipasi publik dapat semakin meningkat "
kata Aries
Sementara itu Rektor UIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A menyambut positif penandatanganan MoU dengan Bawaslu Kalsel. Ia berharap , dengan adanya kerjasama Bawaslu dan kalangan kampus , Pilkada 2024 di daerah ini berlangsung jujur dan adil .
Senada dengan Rektor UIN, Dekan Fisip ULM Banjarmasin Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si mengapresiasi kegiatan ini. Ia menjelaskan, MoU ini penting untuk mengisi ruang politik yang kosong . Momentum MoU akan menjadikan pengawasan partisipatif menjadi lebih masif khususnya dalam Pilkada 2024 di Kalsel .
Dalam MOU Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kalsel dan perguruan tinggi tersebut, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini diantaranya meliputi pendidikan, penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan kepemiluan, kerjasama kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas kelembagaan,serta dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat .
Selain itu juga pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki , Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pelaksanaan magang mahasiswa, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, dan bidang-bidang lain yang disepakati bersama.
