Mewujudkan konstitusi bernegara melalui Pemilu dan pengawasan partisipatif
|
Menurut Tenaga Ahli Bawaslu RI; Dayanto, semua pihak memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu, memilih siapa yang mengisi kursi kepemimpinan secara legal dan legitimate mewujudkan konstitusional bernegara. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu di Kota Banjarmasin bersama Anggota DPR RI; Drs. H. Difriadi Darjat. Banjarmasin (15/10/2022)
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" custom_padding="0|0px|30px|0px|false|false" animation_style="fade" animation_duration="1500ms" animation_delay="100ms" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_testimonial author="Dayanto" portrait_url="/sites/prov_kalsel/files/uploads/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-15-at-19.22.31-e1665969997169.jpeg" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" job_title="Tenaga Ahli" company_name="Bawaslu RI" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]“Makna substansial penyelenggaraan pemilu tidak hanya dalam proses melahirkan pejabat politik terpilih, tetapi lebih jauh adalah untuk mewujudkan konstitusional dalam bernegara. Melahirkan pemimpin yang amanah, bisa bekerja keras mewujudkan harapan bersama dalam bernegara.â€Â
[/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.18.0" _module_preset="default"][et_pb_column _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" type="4_4"][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Dalam mewujudkan hal tersebut Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu memiliki kepentingan untuk mengajak partisipasi aktif masyarakat mengawasi setiap tahapan. Peran aktif masyarakat bagi Ketua Bawaslu Kalsel; Azhar Ridhanie tidak harus dengan tergabung langsung sebagai penyelenggara namun bisa dengan mau melaporkan ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Pengawas Pemilu terdekat bila menemukan adanya potensi pelanggaran.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.18.0" _module_preset="default"][et_pb_column _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" type="4_4"][et_pb_testimonial author="Azhar Ridhanie" portrait_url="/sites/prov_kalsel/files/uploads/2022/10/IMG_4956-2-scaled-e1665969426403.jpg" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" job_title="Ketua" company_name="Bawaslu Kalsel" hover_enabled="0" sticky_enabled="0" title_text="IMG_4956"]“Bawaslu berharap partisipasi masyarakat dapat ikut terlibat dalam melakukan pengawasan partisipatif, salah satunya dalam pencegahan money politic.†Ketua Bawaslu Kalsel; Azhar Ridhanie
[/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.18.0" _module_preset="default"][et_pb_column _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" type="4_4"][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Anggota DPR-RI; Drs. H Difriadi Darjat juga menegaskan bahwa Fungsi Bawaslu dalam Konteks Pemilu adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Bawaslu harus memiliki mekanisme agar masyarakat disemua lini mendapatkan literasi kepemiluan sehingga dapat terwujud system pengawasan yang efisien dan berkepastian hukum.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.18.0" _module_preset="default"][et_pb_column _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" type="4_4"][et_pb_testimonial author="H. Difriadi Darjat" portrait_url="/sites/prov_kalsel/files/uploads/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-15-at-19.22.46-1-e1665970569204.jpeg" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" job_title="Anggota Komisi II" company_name="DPR RI" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]“Pelanggaran tidak bisa hilang, akan tetapi dengan adanya sistem pengawasan setidaknya dapat menguranginya. Makanya Bawaslu selaku pemangku kepentingan harus memiliki mekanisme yang dapat diketahui masyarakat.†Anggota Komisi II DPR-RI; Drs. H Difriadi Darjat
[/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.18.0" _module_preset="default"][et_pb_column _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" type="4_4"][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Dayanto juga menambahkan, bahwasannya Bawaslu tidak dalam arti sempit hanya untuk melakukan pengawasan saja, namun arti luasnya Bawaslu dapat melakukan Penegakan dan Peradilan Pemilu.
Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalsel; Aries Mardiono juga menjelaskan bila  pengawasan Bawaslu ada pencegahan dan Pengawasan Partisipatif, dari sisi Penegakan dan Peradilan Pemilu Bawaslu memiliki metode Penyelesaian Sengketa dan Sidang Adjudikasi. Aries juga menjelaskan mengenai pelanggaran pemilu yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif yang mengancam pelakunya dengan sanksi diskualifikasi tanpa menghilangkan sanksi tindak pidananya bila terbukti.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.18.0" _module_preset="default"][et_pb_column _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" type="4_4"][et_pb_testimonial author="Aries Mardiono" portrait_url="/sites/prov_kalsel/files/uploads/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-15-at-19.22.31-2-e1665971021653.jpeg" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" job_title="Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa" company_name="Bawaslu Kalsel" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]“TSM adalah kecurangan dari aparat secara bersama dan kolektif (untuk dinyatakan melakukan pelanggaran TSM harus memenuhi 50%). Pelaksanaan adjudikasi dilaksanakan di Bawaslu Provinsi. Adjudikasi dilaksanakan dengan professional, apabila terbukti maka akan diskualifikasi kan, dan proses TSM tidak menghilangkan tindak pidananya†terang Aries
[/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.18.0" _module_preset="default"][et_pb_column _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" type="4_4"][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Sosialisasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu di Kota Banjarmasin yang dihadiri sejumlah masyarakat dilaksanakan terbuka.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_6,1_6,1_6,1_6,1_6,1_6" _builder_version="4.16" custom_padding="0|0px|0|0px|false|false" locked="off" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_6" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_blurb title="Foto" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="rgba(0,0,0,0.6)" icon_placement="left" image_icon_width="26px" _builder_version="4.18.0" header_level="h1" header_font="|700||||on|||" header_font_size="11px" body_font="||||||||" body_font_size="10px" body_line_height="0.1em" hover_enabled="0" icon_font_size="26px" locked="off" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]nor
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
