IKP RUJUKAN BAWASLU CEGAH PELANGGARAN PEMILU 2024
|
Ketua Bawaslu Aries Mardiono dan Kabag Pengawasan dan Humas H. Supriyanto Noor dalam Rapat Kerja Komisi 1 DPRD dan Bawaslu Kalimantan Selatan, Rabu(04/10/2023). Foto: Reno
Indeks Kerawanan Pemilu – IKP 2024 yang diterbitkan Bawaslu adalah sebagai early warning system atau alat deteksi dini , untuk mencegah potensi konflik dan pelanggaran pada Pemilu 2024 . Oleh karena itu sejumlah upaya terus dilakukan Bawaslu agar Pemilu 2024 dapat berjalan demokratis , jujur dan adil . Ketua Bawaslu Kalsel – Aries Mardiono dalam rapat kerja di Komisi 1 DPRD Kalsel ,Rabu(03/10/2023).
menjelaskan , langkah mitigasi yang dilakukan yakni himbauan di setiap tahapan kepada peserta , penyelenggara Pemilu dan kerjasama dengan pemerintah daerah , sosialisasi netralitas ASN / TNI/ Polri , meningkatkan kapasitas jajaran Pemilu , sosialisasi pengawasan partisipatif dan pengawasan Pemilu di media sosial .
‘‘ Semoga bencana kabut asap di Kalimantan Selatan dapat segera berakhir sebelum Pemilu 2024 “,
tutur aries
karena dapat mengganggu jalannya Pesta demokrasi , harap Aries . Pasalnya dalam IKP 2024 juga disebutkan , bencana alam maupun non alam yang bisa mengganggu Pemilu dan tahapan Pemilu . Karena nya Bawaslu terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar hal itu tidak terjadi , misalnya dengan BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
Berdasarkan IKP 2024 , Kalimantan Selatan menempati urutan ke 9 Indeks Kerawanan Pemilu se – Indonesia yang termasuk kategori Rawan Sedang dengan skor 53,35 . Sementara 5 provinsi yang masuk wilayah denagn katagori Rawan Tinggi adalah :
- DKI Jakarta
- Sulawesi Utara
- Maluku Utara
- Jawa Barat
- Kalimantan Timur
Lebih lanjut Aries Mardiono menghimbau calon peserta Pemilu untuk menahan diri sebelum masa kampanye dimulai 28 November mendatang , karena saat ini masih dalam tahapan sosialisasi . “ Baliho atau foto calon tidak berisi ajakan untuk memilih , termasuk di media sosial “ tegasnya . Menurut nya, media sosial justru salah satu yang paling rawan , karena dapat berdampak pada dinamika politik di dunia digital , termasuk ujaran kebencian dan hoaks.
Kegiatan Rapat Kerja di ruang Komisi 1 DPRD Kalsel yang membahas Indeks Demokrasi Indonesia ini, selain Komisi 1 DPRD Kalsel, juga menghadirkan Bawaslu Kalsel, KPU Kalsel, BPS, Sekretariat DPRD Kalsel dan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan . Dengan kegiatan ini diharapkan , meningkatnya tren positif Indeks Demokrasi Indonesia , jalannya demokrasi di Kalimantan Selatan semakin lebih baik , terlebih Pemilu 2024 yang sudah di depan mata dapat berlangsung damai , jujur dan adil ..
