Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara : Kebutuhan Logistik Salah Satu Catatan Perbaikan Pilkada
|
Anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono dalam kegiatan Rapat Evaluasi Tahapan Tungsura dan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih di Banjarmasin, Jumat , (24/1/2025) / Foto: Edwin
Banjarmasin, Bawaslu Kalsel - Dalam evaluasi pengawasan tahapan pemungutan suara Pilkada lalu, salah satu perhatian utama dari Bawaslu Kalsel adalah soal kesiapan logistik pemilihan. Pasalnya, masih ditemukan kendala terkait logistik khususnya surat suara Pilkada yang tidak tepat jumlah, Banjarmasin,Jumat (24/1/2025).
Menurut Anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono, meskipun permasalahan junlah logistik tersebut langsung diselesaikan dan tidak mengganggu jalannya proses pemungutan suara, namun hal ini tetap menjadi catatan perbaikan untuk penyelenggaraan pemilihan mendatang.
" Misalnya terkait pemenuhan logistik surat suara , masih ditemukan kekurangan/kelebihan surat suara di lokasi TPS , bisa saja terjadi saat proses pengepakan atau sortir ,ini menjadi bahan perbaikan ke depan, sehingga pelaksanaan Pilkada selanjutnya bisa lebih baik "
ungkap Thessa
Thessa menambahkan, penyelenggara pemilihan diharapkan lebih optimal dalam memastikan seluruh kebutuhan logistik terpenuhi secara akurat dan tepat waktu. Langkah-langkah perbaikan yang diambil akan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas dan kelancaran pesta demokrasi di masa depan.
Sementara itu dalam kegiatan ini ,Bawaslu Kalsel juga melakukan evaluasi hasil pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pilkada 2024 lalu.
Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Kalsel H.Supriyanto Noor menjelaskan, Bawaslu Provinsi dan jajaran, melalui Alat Kerja Pengawasan (AKP) memotret hasil kerja pengawasan terhadap proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
Setiap temuan dan hasil pengawasan, disampaikan saran perbaikan kepada jajaran KPU untuk kemudian ditindaklanjuti, sehingga didapatkan data pemilih yang termutakhirkan, sesuai dengan status kependudukan yang ada.
