Aries : Mahasiswa Jadilah Pemilih Cerdas
|
Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono (baju putih) saat menjelaskan pentingnya mahasiswa menjadi pemilih cerdas Pemilu kepada puluhan mahasiswa Universitas Sari Mulia Banjarmasin, Rabu (18/10/2023)/ Foto: Reno.
Banjarmasin, Bawaslu Kalsel - Memasuki pesta demokrasi Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi , Ketua Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu Kalimantan Selatan Aries Mardiono mengingatkan kepada mahasiswa untuk menjadi pemilih cerdas. Mahasiswa sebagai agen perubahan juga diminta untuk turut serta dalam mengawasi Pemilu . Selain itu,Aries juga mengingatkan para mahasiswa untuk melawan politik uang ,dan mampu membentengi diri tidak terbawa arus informasi ujaran kebencian ,hoaks dan SARA yang dapat menciderai demokrasi, Rabu (18/10/2023).
Menurut Aries,pemilih cerdas adalah pemilih yang bisa menyaring para kandidat calon dan partai politik yang berkualitas . Tidak hanya faktor suka atau tidak suka , namun dinilai dari latar belakang ,kemampuan dan kepeduliannya kepada masyarakat.
" Tentukan wakil rakyat yang punya kapasitas diri ",
tegas Aries
Ajang Pemilu tambah Aries adalah sarana kedaulatan rakyat ,dimana rakyat menjadi penentu masa depan bangsa . Oleh karena itu mahasiswa memiliki peranan penting untuk ikut berpartisipasi terutama dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi . Mahasiswa dan Bawaslu akan mengawal Pemilu 2024 agar tidak terjadi pelanggaran dan pola pola yang dapat merusak tatanan demokrasi yang merugikan rakyat .
" Apakah mahasiswa siap menjadi bagian Bawaslu untuk mengawal Pemilu ? sontak dijawab " Iya Siap " dengan penuh semangat oleh para mahasiswa pertanyaan Aries tersebut .
Selain mengingatkan mahasiswa untuk menjadi Pemlih Cerdas dalam Pemilu 2024, Aries yang menjadi narasumber dalam kegiatan mahasiswa Universitas Sari Mulia Banjarmasin ini juga memberikan pendidikan politik tata kelola Pemliu ,fungsi dan wewenang Bawaslu dalam Pemilu . Menurut Aries, Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas,tapi juga dapat melakukan penindakan sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku, pada setiap pelanggaran tahapan Pemilu .
