Pemilu dan Pemilihan yang diagendakan di tahun 2024 mendatang ditengarai menggunakan dua rezim undang-undang yang berbeda dan juga Pemilu dengan Pemilihan ini terdapat irisan tahapan. Kewenangan Pengawasan Pemilu sampai saat ini tidak ada perubahan terkait dengan Penyelesaian Sengketa, mulai dari permohonan sampai dengan sidang adjudikasi. Saat melakukan Supervisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut yang baru pindah tempat, Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalsel; Eries Mardiono kembali ajak jajaranya untuk mengecek sarana dan prasarana sidang penyelesaian sengketa bagi Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelaihari (25/05/2022)

Bawaslu menyediakan metode penyelesaian sengketa melalui mediasi dan sidang adjudikasi. Namun pintu sidang adjudikasi juga terbuka dalam proses penanganan pelanggaran administrasi.

“Sehingga kita harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang representatif/layak untuk melaksanakan persidangan adjudikasi. Apabila dalam tahapan pemilu terdapat permohonan/temuan penyelesaian sengketa.”

Aries Mardiono

Kordiv Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kalsel

Metode sidang dalam penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran memiliki perbedaan, namun hal tersebut menjadikan tiap putusan yang dikeluarkan Bawaslu memiliki keabsahan/legitimasi hukum. Keabsahan sebagai salah satu marwah lembaga tersebut yang selanjutnya perlu dijaga mulai dari awal hingga akhir prosesnya, salah satunya dengan adanya persiapan sarana dan prasarana yang layak.

l

Penulis

Fauzan

Foto

Fauzan