Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

read more

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

read more

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

read more

Switch View
  • Dilema Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia

    Tentu saja Standar Internasional tersebut merupakan syarat minimum bagi kerangka hukum dan kepatuhan serta penegakan hukum yang harus terpenuhi untuk menjamin pemilu demokratis.

    author : Azhar Ridhanie
    tanggal : 14 feb 2013
  • Politik pengawasan ; penegakan Hukum Pemilu dan Tekhnik Pencegahan

    Pengawasn pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengjkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Peengertian pengawasan pemilu tersebut merupakan pengertian baku yang berlaku dalam mendefinisikan tugas pengawasan pemilu oleh pengawas pemilu, yang pada dasarnya mencakup 4 aspek penting

    author : Azhar Ridhanie
    tanggal : 23 Agus 2013
  • Sengketa sebagai mahkota Pengawas Pemilu

    Penyelesaiaan Sengketa merupakan bagian dari kewenangan pengawas pemilu yang paling heroik dibanding dengan wewenang lainnya, mekanisme penanganannya pun secara khusus diselesaikan dengan cara mempertemukan para pihak oleh pengawas pemilu untuk memperoleh kesepakatan serta proses pengambilan keputusan oleh pengawas pemilu, apabila diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan. Ini tentu saja memberikan perspektif keadilan yang lebih kepada para pihak yang penyelesaiaan sengketanya diselesaikan oleh pengawas pemilu.

    author : Azhar Ridhanie
    tanggal : 07 jan 2014
  • Menuju System Penegakan Hukum Pidana Pemilu Terpadu

    Sejak dibentuknya Pengawas Pemilu Bedasarkan Undang-undang No 15 tahun Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang mana sebelumnya, terkait dengan penyelenggara pemilu diatur dengan undang-undang 22 tahun 2007. Berbagai macam bentuk pelanggaran pemilu telah ditangani dan ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu, baik di tingkat Bawaslu, maupun ditingkat panwaslu di daerah. Bentuk pelanggaran Pemilu yang ditangani tersebut adalah berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan tindak pidana pemilu. Belajar dari pengalaman penanganan pelanggaran tersebut, terdapat berbagai kendala dalam pengumpulan alat bukti dan pelimpahan perkara penanganan pelanggaran ke instansi yang berwenang.

    author : Azhar Ridhanie
    tanggal : 24 maret 2014
  • Peran HUMAS-HUBAL dalam Pengawasan Partisipatif

    Searah dengan perkembangan di era globalisasi khusunya di bidang informasi dan komunikasi dewasa ini, maka peran hubungan masyarakat bukannya semakin berkurang, malajan memiliki kenecendrungan untuk semakin bertambah intensitas nyadengan tuntutan kualitas yang semakintinggi pula.

    author : Azhar Ridhanie
    tanggal : 29 juli 2014
  • Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

    Tata cara penyelesaian sengketa secara teknis diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sengketa timbul karena adanya:

    author : Azhar Ridhanie
    tanggal : 14 Mei 2015
  • Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

    Hasil penelitian persyaratan pencalonan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Pendaftaran bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

    author : Azhar Ridhanie
    tanggal : 10 September 2015